IDRI Banten

idribanten.or.id — Kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo tampak fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas belanja negara serta investasi pada pembangunan daerah. Strategi ini juga melibatkan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru dan peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan transfer antar pemerintah daerah. Kebijakan fiskal dirancang adaptif dan tangkas untuk menjalankan prioritas pembangunan nasional dengan sasaran pendapatan negara meningkat dan rasio perpajakan yang lebih optimal.

Presiden Prabowo optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai atau mendekati 7% pada akhir tahun 2025. Hal ini didasarkan pada data awal yang menunjukkan pertumbuhan semester pertama di atas 5%. Prabowo juga memiliki target swasembada pangan dan energi yang diyakini bisa dicapai lebih cepat, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kuat. Namun, untuk mencapai pertumbuhan 7% secara berkelanjutan, diperlukan pertumbuhan tinggi di kuartal-kuartal berikutnya 2, 3, dan 4, yang dinilai agak sulit menurut beberapa ekonom.

Ada pula catatan kritis bahwa beberapa kebijakan fiskal awal pemerintahan Prabowo terkesan populis dan bisa menambah beban fiskal, misalnya pembatalan tarif PPN 12% yang berdampak pada penerimaan negara. Hal ini perlu diwaspadai agar kebijakan fiskal tetap sehat dan tidak menimbulkan risiko defisit besar yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kebijakan fiskal Prabowo yang menitikberatkan pada peningkatan belanja negara, pembangunan daerah, dan pengembangan pusat ekonomi baru bisa menjadi pondasi yang baik untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Jika implementasi berjalan efektif dan seimbang, ditambah dengan pencapaian target swasembada pangan dan energi, kemungkinan economic growth mendekati 7% memang ada. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama pada pengelolaan fiskal agar tidak berlebihan memberikan insentif hingga berpotensi menambah defisit. Dengan pengelolaan yang hati-hati dan kebijakan adaptif, target 7% sangat menantang tapi bukan tidak mungkin dicapai dalam jangka menengah

Berikut adalah aspek-aspek spesifik dari kebijakan fiskal Menkeu baru di era Prabowo yang berpengaruh terhadap kemungkinan pertumbuhan ekonomi 7%:

1. Target dan Sasaran Fiskal Jangka Menengah

RPJMN 2025-2029 menetapkan target fiskal yang ambisius:

• Pendapatan negara diproyeksikan naik dari 12,42% menjadi 13,75-18% terhadap PDB.
• Belanja negara juga diarahkan naik dari 15,11% menjadi 16,2-20,5% PDB, dengan peningkatan alokasi untuk pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
• Defisit APBN dijaga pada kisaran -2,45% hingga -2,50% PDB, sementara stok utang tetap terkendali di bawah 40% PDB.
• Fokus belanja diarahkan pada belanja yang produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta riset dan inovasi.
• Didorong pula optimalisasi pajak melalui reformasi, penegakan hukum, dan implementasi sistem administrasi perpajakan yang baru (Coretax).

2. Pendekatan Investasi dan Belanja Produktif

Belanja negara akan lebih difokuskan pada investasi publik yang bisa mendorong produktivitas jangka panjang. Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur strategis serta penguatan riset dan inovasi, yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

3. Perhatian pada Transfer ke Daerah

Ada rencana peningkatan alokasi transfer ke daerah dari rata-rata 4,87% menjadi 4,95% PDB untuk mendukung pemerataan ekonomi dan penguatan pembangunan daerah. Namun, menurut ekonom, peningkatan ini masih dinilai belum cukup signifikan untuk membalik tren penurunan porsi transfer daerah pada era sebelumnya.

4. Kritik atas Ketidaksesuaian Kebijakan Fiskal

Beberapa ekonom mengkritik kebijakan fiskal pemerintah yang dianggap kurang jelas dan tidak sepenuhnya selaras antara sasaran RPJMN dengan instruksi presiden dan surat edaran Menkeu tentang efisiensi anggaran. Proses rekonstruksi anggaran dan efisiensi yang dilakukan juga belum transparan secara utuh dan terkoordinasi dengan baik.

5. Tantangan Pengelolaan dan Efisiensi

Meskipun ada ide besar untuk efisiensi APBN dan reformasi fiskal, pengelolaan yang kurang terarah dan adanya kebijakan populis yang menyebabkan potensi penurunan penerimaan pajak dapat menjadi hambatan bagi pencapaian target pertumbuhan yang tinggi.

Penutup

Kebijakan fiskal Prabowo memiliki fondasi yang kuat di aspek peningkatan belanja produktif, reformasi perpajakan, dan investasi infrastruktur yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan target 7% sangat tergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, efektivitas efisiensi anggaran, serta keseimbangan antara belanja negara dan penerimaan pajak. Jika hal-hal tersebut dapat dikelola dengan baik, target pertumbuhan 7% terbilang ambisius tapi memungkinkan dicapai dalam jangka menengah.(red)