JAKARTA, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), Selasa (21/4/2026), di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh I Ketut Astawa dan Reytman Aruan, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.
Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 54 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang mengatur pemberian tunjangan fungsional kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah. Pemohon menilai ketentuan tersebut tidak memuat standar, prinsip, dan ukuran yang jelas dalam pemberian tunjangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Dalam sidang yang beragenda mendengar keterangan Pemerintah, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Nur Syarifah, menegaskan bahwa penilaian kesejahteraan dosen aparatur sipil negara (ASN) tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Penilaian kesejahteraan yang objektif harus dilihat secara komprehensif melalui prinsip kumulasi seluruh komponen penghasilan yang diterima sebagai satu kesatuan penghasilan yang utuh (take home pay),” ujar Syarifah di hadapan Majelis Hakim Konstitusi.
Menurut Pemerintah, menjadikan tunjangan fungsional sebagai indikator tunggal kesejahteraan merupakan pendekatan yang keliru karena dapat mengaburkan objektivitas kondisi penghasilan dosen. Pemerintah juga menyoroti bahwa dosen ASN memiliki akses terhadap berbagai sumber penghasilan tambahan yang sah, seperti hibah penelitian, royalti, dan insentif publikasi.
Lebih lanjut, Pemerintah menjelaskan bahwa sistem penghasilan ASN dirancang dengan komponen yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing. Sistem tersebut merupakan bagian dari strategi negara dalam memperkuat tata kelola sumber daya manusia yang profesional dan mendukung efektivitas organisasi.
“Sejak era reformasi, penghargaan finansial ASN telah bergeser menuju prinsip meritokrasi yang mengedepankan kinerja nyata individu sebagai motivator produktivitas,” kata Syarifah. Ia menambahkan, Pemerintah menerapkan metode Factor Evaluation System (FES) guna mewujudkan prinsip keadilan, yakni pemberian imbalan yang setara untuk pekerjaan dengan tingkat tanggung jawab yang sama.
Pemerintah juga menekankan bahwa pemberian penghasilan yang adil sesuai bobot jabatan merupakan langkah preventif dalam mencegah perilaku koruptif, sekaligus bentuk penghargaan terhadap profesionalitas pegawai.
Dalam struktur remunerasi saat ini, tunjangan kinerja menjadi komponen terbesar dibandingkan gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Gaji pokok berfungsi sebagai jaminan dasar, sementara tunjangan jabatan—termasuk tunjangan fungsional dosen—bersifat statis dan hanya menjadi titik awal penghargaan atas suatu jabatan.
Sebaliknya, tunjangan kinerja bersifat dinamis karena disesuaikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) instansi dan individu. “Pemerintah secara sadar mengalihkan penguatan kesejahteraan pada tunjangan kinerja yang dinamis, sehingga peningkatan kesejahteraan dosen ASN berbanding lurus dengan produktivitas dan kontribusi riil,” ujar Syarifah.
Pemerintah menegaskan, kelayakan penghasilan dosen ASN merupakan hasil keterpaduan berbagai komponen yang dinamis dan terukur. Oleh karena itu, kesejahteraan dosen tidak dapat dinilai hanya dari satu jenis tunjangan fungsional semata. (repost)
United States
3
